Kamis, 24 Februari 2011 00:56 – Agustus 2011,

Kalau dilihat sejarah, menurut Greertz, Clifford (1976), dalam buku ‘Involusi Pertanian’, proses perubahan ekologi di Indonesia, bila dibandingkan antara Indonesia dengan Jepang dalam sektor pertanian, terutama padi, terdapat beberapa persamaan, seperti ; hasil padi per hektare di Jawa dan di Jepang dari kurun waktu (1868-1970) adalah sama, keadaan masyarakat yang sifatnya sama-sama feodal, penduduk yang sama-sama padat dan sistem pertanian sawah dengan lahan yang tidak begitu luas

Namun setelah 49 tahun berlalu, kondisi ini ternyata nasib petani Indonesia kesejahteraannya jauh di bawah kesejahteraan petani Jepang. Hal ini ditunjukkan data BPS tahun 2010, dimana jumlah penduduk miskin di pedesaan di seluruh indonesia mencapai 19,93 juta jiwa. Artinya, sebahagian besar masyarakat miskin yang tinggal di pedesaan tersebut adalah petani dari sekitar 38 juta rumah tangga petani yang terdata. Ini menunjukkan jumlah petani mencapai 44 persen dari total angkatan kerja di Indonesia, atau setengah dari penduduk Indonesia masih tergantung kepada pertanian.

Sungguh ironis, ketika setengah rakyat Indonesia  masih tergantung kepada sektor pertanian, namu pertanian ini tidak membuat kualitas hidup petani menjadi lebih baik.

Tingkat Produksi Versus Harga Jual

Menurut boklet Badan Pusat Statistik, Agustus 2010, terjadi produksi hasil-hasil pertanian. Untuk padi, secara nasional, pada tahun 2007 sebesar 57.157.435 ton, tahun 2008 sebesar 60.325.925 ton, tahun 2009 sebesar 64.398.890 ton, dan tahun 2010 diperkirakan sebesar 65.150.764 ton.

Kalau dasar perhitungan, asumsi jumlah rumah tangga petani pada tahun 2010 sebanyak 38 juta, maka penghasilan petani per rumah tangga pada tahun 2010 sebanyak 1,714 ton.

Jika kita lihat rata-rata nasional harga gabah di tingkat penggilingan tahun 2010, menurut BPPS sebesar Rp3.500/kg, maka penghasilan petani per rumah tangga sebesar Rp5.999.000, sudah termasuk di dalamnya biaya produksi. Jika diasumsikan biaya produksi 30 persen saja, maka penghasilan bersih petani per rumah tangga sebesar Rp4.199.300, atau sekitar Rp350.000/ bulan.  Jika diasumsikan tenaga kerja per rumah tangga rata-rata 3 orang, maka penghasilan per orang petani hanya sekitar Rp116.000/bulan. Bandingkan dengan rata-rata UMR nasional yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2010 sebesar Rp1.068.399.

Problem petani kecil Indonesia di masa modernisasi ini semakin menjadi kompleks. Di satu sisi kebutuhan dan konsumsi akan pangan meningkat tapi di sisi lain, petani tidak dapat memanfaatkan peningkatan konsumsi pangan tersebut. Salah satu dilema Indonesia adalah jika beras petani dibeli dengan harga tinggi akan dapat menimbulkan inflasi, karena seluruh masyarakat ekonomi menengah Indonesia yang mengkonsumsi beras mempunyai daya beli yang sangat rendah. Sehingga posisi petani pangan di Indonesia selalu dalam dilema dan cenderung “dikorbankan”. Sebagai perbandingan harga gabah kering panen berkisar antara Rp3.000-Rp3.500 per kg. Walaupun harga beras bulan September 2010 tercatat berkisar dari Rp5000-Rp8.000 per kg, namun harga ini tidak dapat dikatakan harga yang sepenuhnya dinikmati petani. Harga ini lebih banyak dinikmati oleh tengkulak, pedagang pengumpul atau pemilik-pemilik huller yang merupakan elit-elit ekonomi di pedesaan. Modernisasi mengakibatkan yang diterima petani sebagai produsen semakin jauh di bawah dari yang dibayar konsumennya.

Ada mata rantai yang tercipta sehingga harga beras di pasar belum tentu berpengaruh terhadap harga yang dinikmati oleh petani. Keterbatasan teknologi juga membuat petani Indonesia hanya mampu menjual hasil pertanian pangan dalam bentuk bahan setengah jadi “dibaca gabah”.

Proses-proses produksi pada sistem pertanian modern mempunya biaya tinggi. Petani harus mengeluarkan biaya untuk membeli bibit unggul. Ternyata bibit-bibit unggul juga unggul dalam kebutuhan biayanya karena sangat tegantung pada pupuk yang harganya terus melonjak tidak terkendali. Mekanisasi pertanian mengharuskan petani kecil pun harus mengeluarkan ongkos untuk sewa mesin-mesin pertanian yang pada pertanian tradisional lebih murah dengan sistem gotong royong yang padat karya. Peningkatkan biaya produksi yang tidak diikuti dengan peningkatan harga yang layak di pasar primer di tingkat petani, semakin menjauhkan petani dari kesejahteraan.

Kebijakan Pemerintah

Untuk menolong petani, sebenarnya pemerintah Indonesia sudah pernah memberikan subsidi kepada petani, seperti subsidi terhadap pupuk pertanian. Namun ternyata dengan sistem yang ada, tidak efektif. Sering kita dengar, ketika musim tanam tiba-tiba pupuk hilang dari pasaran dan akhirnya petani membeli dari pasar gelap yang harganya sangat mahal.

Hal ini disebabkan, kebijakan yang dikeluarkan tidak diikuti dengan pengawasan yang kuat. Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang berperan mengawasi distribusi pupuk hingga ke petani, sangat lemah. Hal ini mempengaruhi tidak maksimalnya sistem distribusi pupuk. Itulah sebabnya selalu terulang, pupuk menghilang di pasaran ketika petani bersiap-siap memulai musim tanam.

Di samping itu, kebijakan yang tidak bersahabat terhadap petani sering sekali diambil oleh pemerintah dengan alasan mencegah inflasi. Ketika terjadi kekurangan stok pemerintah tanpa pikir panjang melakukan impor beras.

Kebijakan ini jelas semakin menghancurkan harga jual produk pertanian lokal. Sementara saat produksi surplus juga terjadi penurunan harga gabah yang cukup signifikan di tengah petani produksi tanpa bisa di atur oleh pemerintah, sehingga lengkaplah sudah bahwa petani Indonesia termarginalkan di sebuah negara agraris.

Mekanisme Pasar dan Posisi Tawar

Mekanisme pasar bebas yang berlaku dewasa ini juka ikut menyudutkan petani, karena selama ini kalangan petani produsen di Indonesia masih memiliki ketidakmampuan tawar-menawar dengan pembeli untuk memperoleh harga produknya yang wajar.

Ada beberapa hal yang memposisikan kelemahan daya tawar petani terhadap pembeli produknya, antara lain umumnya disebabkan karena faktor keterbatasan sarana dan prasarana, permodalan serta akses informasi pasar.

Faktor keterbatasan ini, mengakibatkan ketergantungan terhadap rentenir, akibatnya sebanyak 40 persen dari hasil penjualan panenan menjadi milik para rentenir atau tengkulak. Keadaan ini membuat peningkatan produktivitas pertanian tidak lagi menjadi jaminan akan memberikan keuntungan layak bagi petani.

Kondisi ini semakin parah karena di antara petani produsen Indonesia yang sebahagian besar adalah rumah tangga miskin, luas lahan yang terbatas dan modal kerja yang minim tidak mempunyai suatu kelembagaan yang mampu mengorganisasi mereka sehingga menjadi berdaya.

Upaya yang harus dilakukan adalah menaikkan daya tawar petani produsen, karena persoalan mendasarnya adalah posisi lemah petani dalam permainan pasar, dan posisi lemah pada relasi dengan pelaku ekonomi lainnya. Kelemahan dalam pemasaran terjadi karena dominasi tengkulak dalam menentukan harga jual produk pertanian di tingkat petani. Ketergantungan pemenuhan modal kerja untuk pembelian sarana produksi dari tengkulak atau pemodal menyebabkan praktek ijon dan penentuan harga jual yang tidak bisa dielakan petani.

JAJANG FADLI, Aktivis Kabisat dan Mahasiswa Pascasarjana SosiologI Universitas Andalas

Manajemen Logistic

Sebuah riset John McCloskey, profesor di Institut Riset Sains Lingkungan Hidup di Universitas Ulster, Irlandia Utara menyebutkan ancaman gempa dan tsunami di Pulau Sumatera. Hasil riset ini satu sisi mencemaskan masyarakat, namun disisi lain menjadi sinyal bagi semua pihak untuk lebih siap menghadapi bencana. Hal itu mengemuka dalam Forum Diskusi “Contingency Stock” di Pusat Studi Lingkar Kabisat (31/01/2010).

Menurut Rusli, Team Leader Contingency Stock KABISAT Indonesia, keberadaan contingency stock sangat vital dalam penanganan bencana. Pengalaman dalam emergency response pasca gempa 30 September 2009 lalu menunjukkan bahwa contingency stock sangat berperan dalam mempercepat response bencana. Korban gempa lebih banyak terselamatkan. “Salah satu contoh adalah pada fase emergency 12 hari pertama, distribusi terpaulin mampu menjangka 2.500 keluarga”, tambahnya.

“Kedepan dengan adanya hasil riset John McCloskey, mestinya membuat kita lebih siap. Contingency Stock menjadi jawaban agar kita lebih siap meminimalkan dampak bencana. Program contingency stock KABISAT Indonesia telah dirintis sejak 2007 dengan dukungan Oxfam GB. Saat ini terus menguatkan program contingency stock sebagai bagian dari siaga bencana”, papar Rusli.

Jika definisi garis kemiskinan yang dipakai adalah pendapatan 2 dollar per hari, jumlah penduduk miskin diperkirakan turun dari 65,1 persen tahun 1999 menjadi 57,9 persen (tahun 2000), 56,7 persen (tahun 2001), 55,1 persen (2002), 53,4 persen (2003), 51,5 persen (2004), dan 49,5 persen (2005). Angka kemiskinan 49,5 persen tahun 2005 ini kira-kira sama dengan level sebelum krisis, yakni tahun 1996 yang sebesar 50,1 persen. Angka kemiskinan berdasarkan definisi yang dipakai pemerintah (Badan Pusat Statistik/BPS) sendiri lebih kecil, yakni 27 persen tahun 1999, 15,2 persen (2000), 15,7 persen (2001), 14,6 persen (2002), 13,3 persen (2003), 12,1 persen (2004), dan 10,9 persen (2005). (Lihat Kompas, 8 November 2001)

Menghadapi problem kemiskinan tersebut, diperlukan solusi yang efektif dan adaptif dengan kondisi masyarakat, baik bersifat individual maupun institusional. Secara individu, setiap insan negeri ini mesti mendayagunakan seluruh potensi dirinya. Sedangkan secara institusional, setiap lembaga baik yang berbasis bisnis maupun kemasyarakatan, mesti menggali dan merumuskan prinsip-prinsip institusi yang terdiri dari visi, misi, program dan kegiatan serta strategi pencapaiannya. Sehingga energi institutional dengan kelengkapan sumberdaya yang dimilikinya, harus diarahkan untuk mengeluarkan masyarakat dari jeratan kemiskinan. Dengan energi itulah akan lahir solusi-solusi kreatif dalam menghadapi berbagai persoalan, khususnya yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

Di dalam Al-Qur’an, Allah SWT telah memberikan tuntutanan bagaimana cara menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan ini. “Sesungguhnya apabila kamu sungguh-sungguh pasti akan berhasil”. Sungguh-sungguh, dalam arti substansial antara lain.

Solusi Kemiskinan

Kemiskinan bukan hanya terjadi sekarang. Bahkan problem kemiskinan telah mendera sepanjang masa. Disamping itu, penyebab kemiskinan juga beragam. Pertama, kemiskinan karena tidak mampu mendayagunakan potensi diri dan alam yang ada. Padahal di dalam diri setiap insan terdapat potensi akal, tenaga fisik, insting dan lain-lain. Dengan ketiga potensi tersebut setiap insan mestinya mampu ‘memeras akalnya’ serta mengolah apa yang ada di alam ini menjadi produk yang bermanfaat, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain.

Kedua, adanya hegemoni penguasa. Penguasa negeri yang bijak tidak akan membuat kebijakan yang merugikan masyarakat. Namun akibat dominasi hawa nafsu dan keserakahan serta keinginan untuk meraup kekayaan, berbagai upayapun ditempuh, salah satunya melalui kebijakan. Oleh karenanya personal yang terlibat di dalam proses pengambilan kebijakan mestilah orang-orang yang bijak. Sehingga keputusan yang diambil betul-betul berada pada koridor penegakan keadilan, kebenaran dan kejujuran.

Dengan adanya dua penyebab terjadinya problem kemiskinan tersebut, diperlukan strategi sebagai solusinya. Beberapa strategi yang ditawarkan antara lain. Pertama, memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan hidup menyangkut kebutuhan darurat seperti makanan pokok. Pemberian bantuan hidup ini bisa bersifat charity (amal) dengan tujuan untuk memulihkan kondisi fisiknya. Namun, pemberian charity ini hanya bersifat jangka pendek, supaya tidak terjadi ketergantungan yang berkelanjutan.

Kedua, meningkatkan kualitas pendidikan. Tujuan yang hendak dicapai adalah bagaimana supaya terjadi peningkatan keterampilan dan keilmuan. Sehingga mampu untuk berpikir jernih dan berkarya. Dengan pikiran jernih banyak hal yang bisa direncanakan. Dengan keterampilan perencaan menjadi rasional. (Penulis Efri S. Bahri, Dimuat di Pontianak Post, http://www.pontianakpost.com/berita/index.asp?Berita=Opini&id=33199 Kamis, 17 Juli 2003

”Dari beberapa kali dialog interaktif kita di radio atau RTv, memang potensi zakat kita sangat besar. Hanya memang penyalurannya perlu ada peningkatan lagi,” ujar Direktur Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Masyarakat Riau, Sujiat MAg.

Hal itu dikatakannya kepada pers, Sabtu usai sosialisasi LAZ SM Riau dan pemberdayaan zakat di Wisma Mella kerja sama dengan Dompet Du’afa` Republika, akhir pekan lalu. Sujiat mengatakan, dari beberapa kali dialog dan survey, potensi zakat di Riau memang sangat besar. Hal ini terjadi karena umat Islam yang kaya (wajib zakat) di daerah ini juga cukup besar.

Secara umum dalam konteks Indonesia, pembayar zakat pertahun mencapai angka Rp5 hingga Rp7 triliun. Sedangkan untuk Riau, belum ada penghitungan yang pasti. Namun menurutnya, pembayar zakat di Riau cukup besar.

”Pembayar zakat juga sangat banyak. Hanya saja, mereka sering menyalurkan sendiri zakatnya dan terkadang kepada yang tidak tepat,” tukasnya.

Dia mengatakan, terdapat beberapa metode dalam penyaluran zakat yang lebih bermanfaat saat ini. Zakat dapat disalurkan lewat bantuna modal usaha dan ekonomi produktif. Hal ini dapat dilakuaknd dengan bentuk bantuan sejumlah dana yang cukup besar.

”Dapat juga dilakukan dengan bantuan konsumtif. Ini misalnya dapat diberikan kepada orang yang benar-benar miskin, janda tua yang miskin, aksi sosial karena bencana dan sebagainya. Ini yang biasa dilakukan masyarakat,” ujarnya.

Selanjutnya, zakat juga dapat disalurkan lewat pemberdayaan ekonomi berkelompok. Kelompok pengusaha kecil diberikan subsidi untuk dapat maju. Zakat juga dapat disalurkan dengan memberikan bantuan pendidikan kepada anak putus sekolah dan berbagai cara lainnya.

Sementara itu Asisten VP Jejaring Pengelola Zakat Dompet Du’afa` (PJZ DD) Republika, Efri Syamsul Bahri mengatakan, potensi zakat di daerah memang perlu ditingkatkan lagi. Selama ini, memang JPZ DD selalu membina lembaga di daerah. Menurutnya, potensi zakat yang banyak itu belum maksimal dan penyalurannya pun tidak membuat kesejahteraan masyarakat meningkat baik. ”Saat ini sudah ada delapan jejaring. Riau yang ke sembilan,” kata Efri.

Secara nasional, kecenderungan rasa percaya kepada pengelola zakat cukup tinggi. Hal itu perlu juga diperluas di daerah-daerah sehingga ada sinergi yang baik, juga dengan pengelola zakat lainnya, misalnya yang diSK-kan oleh pemerintah.

Menurutnya, selalu ada bimbingan tekhnis kepada mereka yang di daerah. Bimbingan tekhnis itu adalah dalam bentuk kelembagaan, peningkatan SDM dan desain standar operasi prosedur. ”Mengenai adanya pengelola zakat yang lain, tentu harus ada sinergi dan komunikasi. Perlu kerja sama untuk kepentingan bersama ini,” katanya.(min) Sumber: http://www.riau.go.id

Bernilai positif, karena pada era Orde Baru indoesia pernah digolongkan kepada negara yang sedang berkembang, bahkan pada tahun 1966, negara Indonesia diramalkan akan mengikuti negara macan Asia seperti; Singapura, Malaysia, Thailand, Korea Selatan dan Jepang.

Bernilai negatif, karena dengan makin membengkaknya utang Indonesia, baik utang pemerintah maupun swasta yang periode jatuh temponya sudah sampai, sehingga kebutuhan terhadap US dollar sebagai alat pelunasan utang menjadi tinggi. Akhirnya terjadilah krisis moneter yang diikuti dengan krisis kepercayaan terhadap pemerintah yang berakibat jatuhnya rezim Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998.

Permasalahannya bagi mahasiswa, sebagai pelopor gerakan reformasi adalah model gerakan bagaimana yang mesti dikembangkan pada saat ini, terutama dalam meyongsong pemerintahan baru yang dipimpin oleh KHAbdurrahman Wahid.

Format gerakan

Pada era reformasi bahkan sebelum Indonesia merdeka, ada berbagai bentuk gerakan yang dilakukan mahasiswa. Pertama, gerakan aksi massa. Bentuk gerekan ini bersifat massive, yakni melibatkan orang banyak, seperti : demonstrasi mahasiswa pada 21 Mei 1998, aksi angkatan 1966, dll. Pada bentuk gerakan in ada beberapa prasyarat yag harus dipenuhi, antara lain : setiap personal mempunyai kepentingan yasng relatif sama, bersifat gerakan moral, dan terkait degan kepentingan masyarakat. Disamping itu, gerakan aksi massa harus dilakukan secara terkoordinir. Jika ini tidak dilakukan maka besar kemungkinan misi gerakan akan ditunggangi oleh pihak ketiga, yang ‘menangguk untung di air keruh’ untuk kepentingan pribadi atau segelintir orang.

Kedua, gerakan intelektual. Bentuk gerakan ini bisa bersifat personal atau kolektif. Esensi gerakan ini adalah melakukan pembudayaan melalui wacana dan dipandang lebih arif. Bentukgerakan seperti lebih pas dilakukan oleh para cendikiawan, akomodasi dan paramahasiswa guna menuju proses menjadi seorang cendikiawan sejati.

Tetapi dalam konteks real, bentuk gerakan ini hanya efektif untuk sasaran kelas menengah ke atas. Gerakan intelektual ini tidak akan bermakna, ketika suara kerifan, suara moralitas tidak mendapatkan tempat. Ketika para pengamat melontarka kritikan pedas kepada pemerintah dengan tujuan memberi peringatan, pelurusan dan korektif terhdap kesalahan gerak dan langkahnya, terkadang ini dicap sebagai anti kemapanan. Sehingga di era Orde Baru bentuk gerakan ini tidak mendapatkan tempat dan respon dari penguasa.

Namun gerakan intelektual akan menjadi bermakna ketika khazanah pemikiran itu coba dihayati oleh para mahasiswa yangt masih hijau, suci, steril dari kepentingan partisan. Buahnya adalah sebuah gerakan mahasiswa yang mampu mendobrak dinding pertahanan Orde Baru, 21 Mei 1998.

Gerakan Alternatif

Menyongsong pemerintah baru di tahun 1999 ini, para mahasiswa mesti menghidupkan gerakan alternatif. Apa danbagaimana ? Pertama, derakan melalui lembaga swadaya masyarakat (LSM). Di dalam gerakan ini sekat-sekat antara mahasiswa tidakboleh terjadi.

Lemahnya gerakan mahasiswa disebabkan karena terjadinya konflik internal yang tidak terselesaikan. Padahal, bila kita memahami esensinya, konflik bisa bernilai positif yaitu mempercepat proses dinamika mahasiswa. Disisi lain, dari penyebab konflik yang terjadi merupakan sebagai akibat dari masih melekatkan sikap arogansi dan lemahnya kebersamaan untuk maju. Untuk itu, perlu kita sadari bahwa keberhasilan kita tidak dilihat pada keberhasilan yang diperoleh hariini, namun 10,15 atau 20 tahun ke depan. Tetapi secara prosesnya, keberhasilan ke depan ditentikan juga oleh kemampuan kita untuk merebut dan mencetak prestasi hari ini.

Oleh karenanya, kebersamaan kitalah  yang utama sehingga semua mahasiswa dapat mengukir kemajuanya baik untuk diri maupun masyarakat. Di dalam gerakan LSM ini, kematangan mental dan ideologi menjadi tuntutan utama, sehingga program dan aktivitas yang dilakukan itu merupakan kehendak hati nurani untuk memajukan diri dan masyarakat. Kedua, gerakan penatan profesi. Bukan hal yang aneh ketika menjadi mahasiswa seseorang mempunyai sikap idealisme yang tinggi. Tetapi ketika sudah masuk pada dunia profesi dan bisnis, idealismenya menjadi luntur dan terkubur. Untuk itulah, perlunya saling kontrol antara sesama rekan mahasiswa untuk selalu concern dengan menuju cita-cita masyarakat baru, yakni masyarkat madani (civil society) yang merupakan masyarakat yang jujur,demokratis, berwibawa dan maju. Demgam demikian pemilihan medan pengabdian profesi mestilah di-desain sejak dini, dengan diiringi persiapan dan p\kematangan mentalitas, intelektualitas dan profesionalitas. E-mail efrisb@yahoo.com

Detik – detik pergerakan reformasi telah berlalu lebih dari dua tahun. Berbagai ‘event ‘ besar juga relatif sudah dilewati secara mulus, seperti pemilu 7 juni 1999. Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat ( SU MPR ), akhirnya menetapkan Gusdur sebagai presiden  dan Megawati Sukarno Putri sebagai wakil presiden. Sedangkan Amin Rais sang tokoh reformasi, dipercaya sebagai ketua MPR.  Akbar Tanjung sebagai ketua DPR ( Dewan Perwakilan Rakyat ).

Posisi – posisi tersebut terkesan menjadi sebuah kompromi politik era reformasi. Tidak hanya sampai disitu, pada posisi kabinet persatuan pun banyak para wakil partai politik, seperti Yusril Ihza Mahendra ( Partai Bulan Bintang), Nurmahmudi Ismail (Partai Keadilan), belakangan beliau mengundurkan diri dari Presiden PK dan memilih jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hamzah Haz (PPP) juga bergabung di kabinet tersebut walaupun akhirnya digantikan oleh Basri Hasanudin (mantan Rektor Univ.Hasanudin Ujung Pandang). Laksamana Sukardi (PDI) pun belakangan juga di-resuffle dan digantikan dengan Rozy Munir, dan lain-lain.

Kabinet ‘kompromi’ ini menandakan tidak atau belum adanya partai yang secara jelas menyatakan garis politiknya sebagai oposisi. Implikasinya, kontrol terhadap pemerintahan Gusdur masih setengah hati. Praktis, agenda reformasi yang diusung oleh pergerakan reformasi masih debatable dikalangan legislatif. Sehingga reformasi menjadi berjalan lamban.

Tuntutan atas penghapusan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotismo) menjadi jauh dari impian pergerakan reformasi, tatkala masyarakat disuguhi dengan kasus-kasus baru yang mencengangkan. Terakhir kasus dugaan korupsi Rp.3,5 Milyar di Bulog  yang melibatkan para pejabat tinggi Negara. BPPN yang diharapkan menjadi ‘dewa cash flow’ untuk APBN, ternyata juga masih belum mampu mengatasi debitur kelas kakap, yang masih mengulur-ulur proses rekapitalisasi. Akhirnya, kerajaan bisnis yang selama ini sudah dirintis para pengusaha serta merta assetnya dijual. Kenapa ? Demi Negara. Karena, sumber keuangan kita bukan hanya sangat terbatas, tetapi sudah diujung tanduk.

Bayangkan, saat ini Indonesia tidak saja memiliki utang yang besar,  sekitar US$ 150 milyar dari pihak swasta maupun Pemerintah, tetapi juga menurunnya rasio kemampuan mambayar utang yang sangat besar tersebut. Debt Service Ratio (DSR) pada awal 1999 lebih dari 50%. Artinya, setengah pendapatan Negara dari hasil ekspor dipakai untuk membayar cicilan bunga dan utang. Pada tahun yang sama, total utang 1,5 kali lebih besar bila dibandingkan dengan pendapatan kotor domestik kita.

Sedangkan, pada tahun anggaran 1998/1999, pemerintah mengalokasikan 39% dari anggaran rutin hanya untuk membayar bunga dan cicilan utang luar negeri. Sementara untuk tahun anggaran 1999/2000 diperkirakan pemerintah mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 44% dari total pengeluaran rutin, yang langsung membebani APBN tahun fiskal 1999/2000 sebesar Rp.34 triliun (Rp.18 triliun dari APBN dan sisanya dari BPPN). Jumlah ini ditambah lagi dengan biaya restrukturisasi perbankan sebesar  Rp. 550 triliun (terbesar selama 30 tahun terkhir).

Membaca angka-angka keuangan negara tersebut, tidak hanya membuat kita tercengang. Tetapi juga menimbulkan dampak pesimistis, karena bagi siapapun yang masuk dalam kekuasaan, serta merta di duga akan mengambil dua tindakan, yakni bagaimana melunasi utang negara dan bagaimana menutupi ‘lobang’ APBN.

Sekarang persoalannya, kontribusi apa yang mesti dilakukan oleh aktifis  pergerakan reformasi? Yang jelas, saat ini orang-orang yang ‘menjadi pahlawan’ reformasi sudah disuguhi jabatan dalam kekuasaan. Cukuplah mahasiswa sebagai pelopor pergerakan reformasi, percaya saja bahwa mereka yang duduk di kekuasaan saat ini akan memperjuangkan aspirasi reformasi ?

Percaya tentu boleh-boleh saja, tatapi terlalu percaya jaga akan membuat kita lengah. Kenaikan gaji pejabat eksekutif dan legislatif merupakan salah satu cermin tidak adanya sensitifitas para pejabat terhadap kondisi masyarakat. Surat edaran Dirjen Anggaran dianggap sebagai pemicunya. Bahkan terakhir, di Tanah Datar, para Kepala Desa yang tergabung dalam FKKD masih mendesak Dewan supaya menurunkan gaji Anggota Dewan. Di DPRD Sumbar, juga terjadi tuntutan yang sama yaitu revisi atas APBD. Secara makro, kenaikan gaji berbagai elemen tersebut tentu akan semakin memberatkan keuangan negara. Tetapi persoalan esensinya terletak pada bagaimana supaya pihak yang berkewenangan  dalam pengambilan keputusan  strategis di tingkat negara melakukan distribusi secara berkeadilan.

Berbagai indikator yang semula diharapkan dapat mengurangi beban nagara belum juga pulih, seperti : makin turunnya nilai kurs rupiah terhadap dollar AS, terakhir sudah mencapai Rp.8.500 tiap US$ 1, pengusutan KKN yang setengah hati, konflik di beberapa daerah yang kian menjadi – jadi. Aparat keamanan, dengan jumlah dan perlengkapan yang ada saat ini juga belum mampu mengatasi peristiwa Ambon, Aceh, Papua, Poso, Medan dan daerah lain di Indonesia.

Bagi kita di Sumatera Barat, kiranya para tokoh masyarakat, baik ulama, cerdik pandai, mahasiswa, perlu untuk lebih mendorong legislatif  dan eksekutif untuk memberikan jaminan terhadap keamanan di daerah, yang paling penting adalah bagaimana Sumatera Barat memberikan kontribusi ke arah  terciptanya keutuhan bangsa ini. Apalagi daerah ini dikenal sebagai gudang tokoh pergerakan nasional. Khusus bagi kita pegiat pergerakan reformasi, sudah saatnya juga untuk lebih memberikan ‘warna’ dalam rangka merekat persaudaraan dan keutuhan bangsa. Sehingga pergerakan reformasi di daerah ini bukan lagi menjadi subordinat dari pergerakan nasional.

Sejarah telah mencatat ‘nagai Minangkabau’ sebagai wilayah yang paling subur ‘produk’ budaya intelektualnya. Pernyataan dibuktikan dengan adanya 13 pers yang diterbitkan di Minangkabau pada awal abad 20 (Lihat Bachtiar Ali, Perkembangan Jurnalistik Indonesia: Hambatan dan Tantangan Dalam Pemberdayaan Ummat, 1999) antara lain: Al Munir (1911), Wasir Hindia (1903), Oetoesan Melayoe (1911), Soenting Melayoe (1912), Medan Ra’jat (1916), Soematra Tengah (1914), Soeraya Islam (1931), Moeslim Hindia (1932), Tjaboet (1933), Perantara Kita (1938), Adabiah (1922), Soera Islam (1931), dan Soeoeh Koto Ampat (1929). Dalam dunia Islam, prestasi intelektual generasi Minangkabau ketika itu sejalan dengan adanya dua terbitan di dunia Islam, yaitu: Al Manar yang digagas oleh Rashid Ridho (Kairo, 1898) dan Al-Iman (Singapura, 1906).Hal ini tentu membuktikan bahwa Minangkabau sudah memiliki basis budaya intelektual yang sangat kuat. Persoalannya, masihkah tradisi intelektual itu masih dimiliki? Di abad 21 ini banyak kalangan yang mengkritik bahwa tradisi intelektual tidak lagi dimiliki oleh generasi Minangkabau ‘modern’. Sehingga dikatakan bahwa Minangkabau tidak lagi menjadi industri otak. Indikator yang seringkali digunakan untuk membenarkan kemunduran intelektual ini adalah tidak (belum) adanya tokoh ulama yang sekaliber buya Hamka, sulit mencari politisi ulung ‘kaya’ Agus Salim, dan belum ada bapak bangsa yang terlahir seperti Bung Hatta, Natsir, dll.

Menghadapi adanya sinyalemen terjadinya degradasi intelektual, ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti. Pertama, sudah menjadi kebutuhan saat ini untuk melahirkan kembali media-media di setiap level institusi di Minagkabau yang mampu menjadi wadah alternatif dalam membangkitkan budaya intelektual khususnya di institusi pendidikan.Kedua, media massa yang terbit di wilayah ‘the land of minangkabau’ diharapkan dapat memberikan ruang gerak yang lebih besar kepada para generasi muda. Dengan banyaknya media yang terbit saat ini merupakan suatu peluang yang mesti dimanfaatkan semacara maksimal oleh para intelektual muda kita. Ketiga, para praktisi pendidikan baik dosen maupun guru sebaiknya memberikan contoh kepada para mahasiswa dan anak didik (pelajar) dalam mengembangkan potensi intelektualnya melalui ‘rpdiksi’ artikel di media publik.

Versi awal dimuat di MimbarMinang, Rabu, 04/07/2001

Mencermati pergerakan mahasiswa pada akhir dekade 1990-an, terdapat fenomena menarik. Terjadi pergeseran yang mendasar di kalangan mahasiswa, ditandai dengan menguatnya dugaan orientasi pragmatisme. Jargon globalisasi dalam konteks real  telah menimbulkan ‘shock’ bagi mahasiswa. Implikasinya, segenap aktivitas mahasiswa terfokus pada upaya percepatan proses studi dan nilai tinggi. Tujuannya tak lain supaya tidak tergusur dalam mendapatkan pekerjaan.

Dengan semakin kuatnya orientasi pragmatisme tersebut, otomatis fungsi tridarma perguruan tinggi makin ter-gradasi. Pun, kampus sebagai lembaga riset dan pengabdian masyarakat  akan  diaplikasikan sebatas fomalitas ‘an sich’. Seperti penerapan KKN yang aktivitasnya  dari tahun ke tahun tidak jauh berbeda.  Riset yang diharapkan mampu mereproduksi ide – ide segar yang mampu di terapkan dalam membantu kehidupan masyarakat juga masih belum mampu mengangkat harkat dan martabat masyarakat.

Sebagai komunitas ilmiah dan terdidik, sebenarnya mahasiswa dapat diposisikan sebagai pilar utama dalam pembangunan bangsa. Lingkungan kampus mestinya telah menciptakan proses peningkatan kesadaran sehingga mahasiswa juga mempunyai kesadaran sosial dan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat. Eksistensi mahasiswa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara harus mencerminkan nilai idealisme yang seharusnya sudah ‘given’ dengan status kemahasiswaannya. Yakni, nilai kritis, akdemis, rasional, obyektif, berani, dan mempunyai tanggung jawab sosial untuk kepentingan rakyat. Idealisme inilah yang seharusnya dirawat secara terus menerus bagi perkembangan karakter  seorang mahasiswa.

Dengan kondisi sekarang ini ada beberapa persoalan yang hadir di tengah – tengah kehidupan mahasiswa dan lingkungan universitas. Pertama, dengan meningkatnya kuantitas mahasiswa menyebabkan  posisi mahasiswa dalam dua ‘mainstream’ yakni ; (1) kelompok pragmatis yang mengkonsentrasikan diri pada pengembangan pengetahuan teknis dan skill mengikuti kebutuhan pasar kerja; (2) kelompok idealis yang masih mempunyai rasa tanggung jawab sosial terhadap problema kebangsaan, disamping tidak meninggalkan kebutuhan alam modern dalam membekali diri dengan kemampuan teknis. Kedua hal tersebut merupakan representasi mahasiswa era sekarang. Uang menempatkan  potret pada dimensi yang tidak utuh dan tidak unggul.

Kedua, dinamikan dalam proses ‘powerless’. Dalam artian dinamika yang tidak menstimulir  adanya kesadaran kritis mahasiswa secara massif dalam mendorong transformasi  sosial. Ini disebabkan antara lain eksistensi organisasi intra kampus tidak fungsional akibat lingkungan kampus yang tidak kondusif. Disamping itu, gerakan mahasiswa yang dilakukan organisasi ekstra kampus tidak mampu mendorong terciptanya dinamika di internal kampus akibat sistem dan SDM yang tidak produktif.

Beberapa solusi yang bisa diajukan untuk menjawab problema diatas antara lain. Pertama, lingkungan kampus harus mendidik mahasiswanya agar mempunyai kepribadian sebagai manusia Indonesia yang mempunyai kesadaran dan tanggung jawab sosial, dan keharusan untuk mempunyai keahlian dalam menjawab kebutuhan alam modern.

Sebagai kader bangsa, kepedulian terhadap problema masyarakat mesti di pupuk sejak dini. Kepedulian yang tinggi dimaksudkan agar ketika dipercayakan padanya memegang posisi strategis  tertentu, maka kebijakan yang diambil akan senantiasa mempertimbangkan kepentingan Publik ( masyarakat ) . Lain halnya jika sifat pragmatisme telah melembaga pada mahasiswa, mugkin kebocoran 30 % sebagaimana yang disinyalir oleh Sumitro akan semakin besar sehingga merugikan publik.

Kedua, organisasi intra kampus ( SMPT, BPM,UKM ) harus mengembangkan sikap independen dalam bersikap, berpikir dan berbuat. Sikap independensi ini harus ditopang oleh civitas akademika yang lain. Pimpinan perguruan tinggi harus memberikan kebebasan berapresiasi dan berkreasi bagi mahasiswanya. Dengan kondisi ini akan mendorong lingkungan kampus mempunyai dinamika yang sehat antar civitas akademika. Disamping itu, kampus sebagai laboratorium pendidikan manusia Indonesia  masa depan, harus mempunyai kemampuan lebih daalm melahirkan manusia unggul dan berkualitas, dengan menciptakan sistem dan budaya kampus yang mendorong kreatifitas dan inovasi mahasiswa.

Dengan sikap independen, potensi mahasiswa akan berkembang. Tanpa itu, mahasiswa akan selalu terkekang dan terbelenggu, sehingga keberadaan mereka menjadi semu. Impian – impian masyarakat bahwa mahasiswa sebagai calon intelektual, inovator, dan  motivator  hanya menjadi simbol – simbol  belaka. Namun, sikap independensi itu bukan hanya diwujudkan dalam konteks demonstrasi. Sebab semakin modern peradaban, maka tingkat rasionalitas manusianya akan makin meningkat. Oleh karena itu budaya yang dikembangkan haruslah hubungan dialogis dan mitra sejajar. Budaya konfrontatif pada akhirnya akan menimbulkan dampak destruktif  terhadap sistem yang dibangun. Persoalannya, bagaimana semua pihak mampu saling menghargai dan saling memahami  hak dan kewajibannya sebagai makhluk ciptaan-Nya. Sehingga pada akhirnya, sifat kritis mahasiswa tidak hanya sepihak, tetapi juga meliputi semua dimensi, termasuk kritis terhadap apa yang dilakukan mahasiswa sendiri. Toh, kalau memang tidak bisa berbuat apa – apa, mbok ya jangan menyalahkan orang lain. Bersikap sportif terhadap realitas yang ada, katakan benar bila memang benar, dan jangan ragu menyatakan salah bila memang kenyataannya memang salah.

Ketiga, organisasi ekstra kampus harus memiliki keberanian untuk mendinamisir kampus dengan menawarkan berbagai program yang mampu memenuhi tuntutan real mahasiswa masa kini  dan masa depan. Alienasi organisasi ekstra kampus  dengan kampus itu sendiri harus segera diantisipasi, yaitu dengan memberikan kebebasan berpartisipasi dalam organisasi di dunia kampus. Deregulasi kebijakan yang mengekang kebebasan mahasiswa harus segera dilakukan, rasa takut pemerintah dan pimpinan perguruan tinggi harus mampu meminimalisir dinamika kampus yang destruktif.

Setelah digusur dari kampus, maka komunitas anggota organisasi ekstra makin lama makin menurun, kecuali bagi perguruan tinggi tertentu yang mewajibkan mahasiswa mengikuti kegiatan ekstra kurikuler. Implikasinya, beraktifitas di ekstra kampus hanya untuk memperoleh sertifikasi sebagai syarat mangikuti ujian akhir ( kompetensi). Hasilnya, tingkat kesadaran untuk menimba pengalaman dan meningkatkan kualitas menjadi rendah, sebab semuanya dinilai hanya untuk mendapatkan sertifikasi formal, alias piagam, sertifikat, dan surat SK.

Akankah ini berlanjut? Kiranya perla sebuah kesadaran baru bagi mahasiswa, bahwa keikutsertaannya dalam berbagai aktifitas bukanlah untuk memperoleh sertifikasi  untuk mencapai jumlah sks tertentu, tetapi keaktifannya adalah untuk meningkatkan sifat kritisnya. Implikasi lain, kalau hanya dilatarbelakangi untuk memperoleh sertifikasi, sikap kritis dalam setiap evaluasi perjalanan organisasi tak lebih dari ‘personal interesting’ dan jauh dari semangat konstruktif. Inilah kiranya, yang menjadi sebab utama organisasi selalu terjebak dalam problematika internalnya.

Sebagai generasi muda, tuntutan masa depan makin berat. Pilar – pilar dan fundamen yang telah diletakkan oleh generasi terdahulu dan sekarang, hal itu mesti  dijawab dengan upaya membangun “dinding dan atap” yang  tepat dan berkualitas. Kalau tidak, tentu pilar – pilar tersebut akan dijadikan wadah baru yang lebih megah dan memiliki prospek cerah sebagai lahan bisnins. Sebab pondasinya yang kokoh akan membuat ‘bussinessman’ tergiur. Akankah kita biarkan pilar – pilar tersebut terbengkalai atau diambil pihak lain? Kiranya perlu dibuat format baru kebangkitan generasi muda dalam kiprahnya memasuki abad 21 ini. Tentu format tersebut adalah dengan tetap berlandaskan pada penegakkan nilai – nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan.

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, mahasiswa telah berperan  sebagai pelopor. Pertama, pada tahun 1908 mahasiswa telah mebangkitkan kesadarn bangsa Indonesia melalui Budi Oetomo. Kedua, pada tahun 1928, mahasiswa telah merintis kelahiran bangsa Indonesia melalu Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Ketiga, menjalang tahun 1945, mahasiswa ikut berperan dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 agustus 1945 atau kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Keempat, pada tahun 1946 – 1949, yang merupakan masa peran kemerdekaan, para mahasiswa bergabung di dalam Tentara Pelajar ( TP/RIP ) bahu membahu dengan rakyat dan TNI untuk melawan Belanda. Kelima, pada tahun 1966, para mahasiswa bersama ABRI secara aktif berperan dalam melahirkan Orde Baru yang mengakhiri kehidupan PKI di Indonesia. Keenam, pada tahun 1974 yang terkenal dengan peristiwa Malari ( Malapetaka 15 Januari ). Gerakan mahasiswa 1974 terutama ditujukan untuk mengoreksi kebijakan pemerintah Orde Baru yang dinilai carut – marut dan banyak digerogoti penyakit korupsi. Peristiwa malaria akhirnya menelan korban baik jiwa maupun materi. Sekitar 11 korban meninggal, 17 luka berat, 120 luka ringan , 17 orang ditahan, 807 mobil dan 187 motor dibakar, 144 bangunan dibakar, dan 164 kg emas dijarah. Akibat peristiwa itu juga sekitar 700 orang ditangkap aparat keamanan. Namun sebagian kemudian dibebaskan, sedangkan 45 orang terus ditahan.

Menurut pembelaan Hariman Siregar, yang dalam peristiwa Malari adalah salah seorang tokoh  utama dan aktifis mahasiswa yang menggerakkan terjadinya aksi unjuk rasa, tuntutan yang disampaikan gerakan Malari saat itu adalah perubahan strategi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang dijalankan Orde Baru. Tujuan sebenarnya yang ingin dicapai adalah untuk membuat perubahan, bukan menjatuhkan penguasa.

Ketujuh, pada 21 Mei 1998 yang dikenal dengan peristiwa Reformasi. Pergerakan reformasi mahasiswa  telah mengakhiri kekuasaan rezim Soeharto yang telah berlangsung selama 32 tahun.Setiap pergerakan mempunyai nilai dan karakter yang dinamis. Para elite pergerakan mahasiswa itulah yang kemudian mengisi ruang pelayanan publik, pada level eksekutif, legislatif maupun kemasyarakatan.

Kendati pergerakan mahasiswa tersebut bervariasi dan dinamis, namun substansi pergerakan mahasiswa itu tidak lain adalah penegakkan nilai – nilai kebenaran, kejujuran dan keadilan. Meskipun para mantan aktifis pergerakan mahasiswa yang ada pada saat itu tetap kritis. Kenyataannya, pergerakan mahasiswa era reformasi telah menjatuhkan rezim produk pergerakan mahasiswa angkatan 66 dalam simbolnya Orde Baru.

Dalam pandangan Sudarminto ( 1966), apabila kita menengok sesaat pergerakan mahasiswa, kita akan berkesimpulan bahwa telah terjadi pasang surut. Ada kalanya mahasiswa memiliki posisi tawar dengan pemerintah, seperti era 66 dan 74. Namun pada saat lain melemah, yang diawali dengan kebijakan NKK/BKK, hingga saaat ini. Kondisi ini tentunya tidak lepas dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal atau subyektif  dimaksudkan sebagai kondisi yang ada pada diri mahasiswa itu sendiri. Seperti; apatisme yang berkepanjangan, tidak punya ‘plat form’ gerakan, ketidakmampuan memetakan isu, tidak adanya aliansi yang kuat diantara mereka. Sedangkan faktor eksternal atau obyektif merupakan kondisi struktural dari rezim, background ekonomi, sosial, politik dari gerakan mahasiswa.

Di sisi lain, pasang surut pergerakan mahasiswa juga tak lepas dari ‘ grand design” para penguasa. Dengan adanya konsep NKK/BKK, SMPT, dan terakhir BEM. Juga marjinalisasi kampus secara fisik, dengan menempatkannya ke pinggiran kota. Namun, pergerakan mahasiswa, sebesar apapun kungkungan penguasa, dinamika dan perannya selalu hidup dan mampu mewarnai dan mempelopori sebuah peradaban. Melalui konsep NKK/BKK yang diterapkan pada tahun 1980-an, kehidupan kampus, terutama aktifis pergerakan mahasiswamengalami depolitisasi.( hal 5 alinea pertama ) . Dalam jargon yang terkenal, menurut konsep tersebut bahwa “ kampus bukanlah arena politik praktis, tetapi arena belajar politik yang terbatas hanya dalam tataran teoritis”. Apa yang dimaksud dengan politik praktis adalah hal yang terkait dengan gugatan dan protes mahasiswa terhadap kekuasaan. Terutama yang disampaikan dalam bentuk demonstrasi. Menurut teori ini, hal tersebut tempatnya di luar kampus.

Setelah itu, terjadi proses marjinalisasi kampus yang dilakukan pada era 1990-an. Hal ini dipandang berbagai pihak akan dapat menyurutkan pergerakan mahasiswa. Bahkan Darmaningtyas (1995) mempertanyakan dimanakah korelasi logisnya antara pemingiran lokasi kampus dengan marjinalisasi peran sosial politik mahasiswa. Menurutnya, hal itu menyangkut pemutusan akses informasi, ekonomi, pusat kekuasaan, jaringan kerja yang merupakan elemen pembentuk kesadaran sikap kritis mahasiswa. Namun, seiring perjalanan waktu, hal itu tidak lagi menjadi persoalan mendasar. Hal inilah yang dibuktikan mahasiswa di era reformasi.

Meskipun, ‘miskin’ dengan tokoh, namun pergerakan mahasiswa telah melibatkan komunitas mahasiswa yang merata di berbagai kampus di tanah air. Minimnya tokoh tidak membuat masyarakat kekurangan referensi terhadap makna reformasi. Bahkan, banyak sinyalemen yang berpandangan bahwa pergerakan mahasiswa era reformasi telah dimanfaatkan oleh elit politik untuk memperoleh kekuasaan. Harapan kita, para aktifis pergerakan  dapat  lebih berperan dengan mewarnai segala bidang yang bersifat struktural maupun kultural.

Pasang surut pergerakan mahasiswa juga dipengaruhi oleh krisis identitas mahsiswa. Dalam pandangan Kuntowijoyo ( 1966), krisis identitas terjadi karena dalam pencariannya, mahasiswa mengalami kebingungan antara radikalisme dan kompromisme, dan hasilnya adalah politisasi. Mahasiswa tidak bisa radikal karena mereka akan terbentur pada kekuasaan Negara. Sebaliknya, mereka tak bisa kompromis, sebab mereka menginginkan perubahan. Akibat dari politisasi itu segalanya ingin diselesaikan dengan cara politik. Dan cara ini lebih mementingkan mobilisasi  ( demonstrasi )  daripada substansi.Pergerakan mahasiswa ke depan juga akan di pengaruhi oleh dua faktor dominan, baik internal maupun eksternal. 

Pertama, faktor internal.

Sistem perguruan tingi yang diterapkan terhadap mahasiswa seperti ; SKS, ketentuan mengenal organisasi kemahasiswaaan dan lainnya akan berdampak pada pergerakan mahasiswa. Ketentuan yang mengekang mahasiswa dengan tugas – tugas yang ‘dipaksakan’ dapat menurunkan daya kreatifitas mahasiswa. Oleh karenanya perguruan tinggi harus memberi ruang yang lebih fleksibel untuk menumbuhkan kreatifitas mahasiswa dan menjamin hidupnya kebebasan berpendapat.

Kedua, faktor eksternal. 

Kondisi krisis ekonomi, konstelasi politik nasional, hingga pemberlakuan perdagangan bebas  akan berpengaruh pada paradigma pergerakan mahasiswa selanjutnya.Akibatnya,  pola pikir mahasiswa akan terkonsentrasi pada dua pola. Pertama, adalah mahasiswa yang berpikir profesionalisme. Mahasiswa ini akan cenderung untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemenang dalam rekrutmen tenaga profesional. Oleh karena itu mereka cenderung tidak melibatkan diri dalam aktivitas kemasyarakatan. Kedua, yang peduli terhadap kondisi sosial kemasyarakatan. Para mahasiswa ini akan lebih banyak bersentuhan dengan berbagai organisasi non pemerintah ( ornop) baik lokal, nasional maupun internasional. Dan mereka lebih mengandalkan jaringan yang luas.

Menghadapi fenomena ini, menurut Sudarmanto, perlu diterapkan strategi untuk memperkuat  potensi pergerakan mahasiswa.

Pertama, penguatan kedalam ( internal )

Secara internal mahasiswa harus memiliki kesadaran politik, karena posisinya sebagai entitas komunitas intelektual. Disamping juga harus mempunyai kesadaran peran dan fungsinya. Kesadaran peran berkaitan dengan dirinya sebagai insan akademik yang memiliki ketajaman analisa dan wawasan berpikir yang luas. Sedangkan kesadaran fungsi berkaitan dengan fungsi kontrol, tugas sosial dan aspirasi sebagai bagian dari komunitas masyarakat secara keseluruhan. Fungsi kontrol sosial ini merupakan tugas suci mahasiswa demi terwujudnya tatanan politik yang lebih demokratis.

Kedua, penguatan keluar ( eksternal )

Secara eksternal, mahasiswa harus mampu menempatkan semua elemen atau organ “civil society”, dengan melakukan analisa potensi persoalan  dalam masyarakat untuk coba disuarakan. Respon terhadap persoalan masyarakat tetap dalam kerangka penyadaran politik masyarakat.

Meskipun demikian, kita  berharap pergerakan mahasiswa ke depan  tetap dalam koridor kepedulian terhadap realitas kehidupan bangsa, dan mempersiapkan diri untuk menjadi para profesional yang ber-etika. (Efri S. Bahri)